KABARNEWSLINE –Aktivitas tambang pasir ilegal di Kabupaten Bintan semakin menggila. Investigasi Tinta Jurnalis News menemukan sejumlah titik penambangan yang diduga ilegal berlangsung masif di kawasan Malang Rapat, Kawal, Korindo, hingga Kampung Banjar. Aktivitas ini dilakukan terang-terangan, seolah tanpa rasa takut terhadap aparat penegak hukum.
Ironisnya, penindakan dari Polres Bintan kini justru tidak tampak. Padahal, hanya beberapa bulan lalu, jajaran Polres Bintan melalui Kanit Reskrim pernah menangkap sejumlah pelaku tambang pasir ilegal dan kasusnya diproses hingga ke ranah hukum. Namun kini, ketika skala penambangan jauh lebih besar, tak satu pun pelaku dijerat.
Kondisi ini memicu gelombang kritik keras dari masyarakat. Publik menilai ada indikasi pilah-pilih dalam penegakan hukum dan dugaan pembiaran yang semakin terang benderang. Desakan pun menguat agar Kapolda Kepri segera turun tangan langsung dan mengganti Kapolres Bintan yang dinilai gagal menegakkan hukum.
“Beberapa bulan lalu ada penangkapan, kenapa sekarang yang lebih besar justru dibiarkan? Kalau Polres Bintan tidak mampu, atau bahkan ada kongkalikong, Kapolda harus segera ambil alih dan ganti Kapolres,” tegas seorang warga Bintan yang enggan disebut namanya.
Sikap inkonsisten Polres Bintan jelas bertolak belakang dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menegaskan seluruh bentuk tambang ilegal harus diberantas tanpa pandang bulu.
Di daerah lain, operasi gabungan dilakukan, alat berat disita, dan pelaku ditahan. Sementara di Bintan, publik justru disuguhi kesan adanya pembiaran.
Tambang pasir ilegal bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Kerusakan ekosistem, ancaman longsor, hingga terganggunya tata air berpotensi menimpa masyarakat sekitar lokasi tambang.
Di tengah sorotan tajam publik, Kapolda Kepri kini ditunggu langkah tegasnya. Pergantian Kapolres Bintan dinilai mendesak demi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di daerah tersebut.
BERSAMBUNG...
0 Komentar