Gencar Bangun Infrastruktur, Namun Aset Lama Dibiarkan Mangkrak: Warga Tanjung Uban Bintan Pertanyakan Konsistensi Pemerintah

sejumlah aset daerah yang dibiarkan terbengkalai selama bertahun-tahun

KABARNEWSLINE —Di tengah gencarnya pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kualitas pelayanan publik, masyarakat justru menyoroti sejumlah aset daerah yang dibiarkan terbengkalai selama bertahun-tahun.

Aset yang dimaksud meliputi taman kota, pasar rakyat, hingga pelabuhan rakyat yang tersebar di beberapa wilayah Tanjung Uban, seperti Kelurahan Sakerah, Sri Kuala Lobam, Tanjung Talok, dan Teluk Sasah. Kondisi fasilitas tersebut kini tampak mangkrak, tidak terawat, dan dinilai hanya menghabiskan uang rakyat tanpa memberikan manfaat nyata.

Fenomena ini memunculkan kekecewaan publik. Banyak warga mempertanyakan alasan pemerintah daerah membiarkan aset bernilai miliaran rupiah itu rusak tanpa kejelasan kelanjutan dan arah pemanfaatannya.

“Apakah pemerintah membangun tanpa kajian mendalam? Seharusnya setiap pembangunan dipertimbangkan dari berbagai aspek, bukan sekadar proyek formalitas,” ujar beberapa warga yang ditemui. Muncul pula asumsi negatif bahwa sejumlah proyek dilakukan secara dipaksakan, bahkan disinyalir sarat kepentingan politik.

Warga menilai, pembangunan infrastruktur harus benar-benar mewakili kebutuhan rakyat serta mempertimbangkan biaya perawatan jangka panjang. “Kalau tidak mampu merawat, seharusnya jangan membangun,” demikian suara masyarakat yang mulai banyak disampaikan.

Awak Media Tinta Jurnalis News berkesempatan mewawancarai salah seorang warga Tanjung Uban, RDWN. Ia mengungkapkan keheranannya melihat kebijakan pemerintah daerah.

“Di saat pemerintah gencar meningkatkan PAD dari sektor pariwisata, baik lokal maupun mancanegara, justru aset penting seperti taman kota di Sakerah dibiarkan semak, gedungnya tak terawat. Sentuhan pemerintah sangat kami harapkan,” ujar RDWN.

Ia juga menyinggung kondisi pelabuhan rakyat. “Daripada pemerintah membiarkan aset itu hancur, lebih baik diserahkan kepada desa atau pihak swasta yang mampu mengelola,” tambahnya.

Masyarakat kini menunggu sikap tegas pemerintah daerah terkait masa depan aset-aset tersebut. Publik berharap pemerintah tidak hanya menampilkan seremonial pencitraan, namun benar-benar melakukan tindakan nyata yang berpihak kepada rakyat.

Harapan besar tertuju pada langkah konkret, transparan, dan bertanggung jawab agar aset publik tidak terus menjadi monumen mangkrak yang mengiris hati warga Tanjung Uban.