Chat RG Saat Itu Sesuai Pada GambarKABARNEWSLINE –RG, seorang koordinator lapangan dari EVS, bos tambang pasir ilegal di wilayah Malang Rapat Bintan, mengungkapkan kekecewaannya terkait sulitnya memperoleh izin operasi dari aparat penegak hukum (APH) setempat, yang disebut dengan istilah "Bintan Buyu."
Dalam perbincangan dengan media ini via WhatsApp, RG menyatakan bahwa upaya mereka untuk beroperasi secara resmi selalu mendapat hambatan dari pihak berwajib.
“Pusing juga ini, kami pun gak diijinkan untuk nyala (beroperasi). Terpaksa nanti nyuri-nyuri lah, izin dari kawan aja. Nanti brodee, Bintan Buyu gak mau kasih kita jalan,” ujarnya dengan nada frustrasi.
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya tekanan dan kendala yang dihadapi oleh pelaku tambang pasir ilegal di Bintan dalam menjalankan aktivitas mereka.
Meskipun kegiatan ini ilegal dan berpotensi merusak lingkungan, RG dan kelompoknya tetap berupaya mencari celah agar dapat terus beroperasi.
Fenomena ini menggambarkan dinamika kompleks antara pelaku tambang pasir ilegal dengan aparat hukum yang bertugas menegakkan aturan.
Pemerintah dan aparat keamanan telah berulang kali menegaskan komitmen mereka untuk memberantas aktivitas tambang ilegal yang merugikan lingkungan dan mengancam kelestarian sumber daya alam di wilayah Bintan.
Namun, dari sisi pelaku, hambatan yang ada justru membuat mereka semakin nekat beroperasi secara sembunyi-sembunyi demi mempertahankan mata pencaharian meskipun tanpa izin resmi.
Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi APH Bintan dalam melakukan pengawasan dan penindakan yang efektif, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif tambang pasir ilegal bagi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Ke depan, kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar solusi komprehensif dapat ditemukan, sehingga kegiatan penambangan bisa berjalan sesuai aturan dan tidak merusak ekosistem di Bintan.
Berita ini masih membutuhkan investigasi selanjutnya.
0 Komentar